hukum perusahaan

Hukum perusahaan

Pengertian Hukum

definisi hukum
pict by google

Hukum memiliki pengertian sebagai suatu sistem yang di dalamnya memiliki norma-norma dan aturan-aturan yang mengatur tingkah laku manusia. Selain itu ada pula yang menyebutkan bahwa hukum merupakan suatu aturan yang tertulis maupun tidak tertulis yang dapat mengatur masyarakat dan jika peraturan itu dilanggar, maka masyarakat akan dikenai pelanggaran.

Tujuan dibuatnya hukum ini, tidak lain karena untuk mengurangi tingkat kejahatan. Oleh karena itu pemegang kekuasaan tidak dapat berlaku sewenang-wenang karena telah dibatasi oleh hukum. Selain itu hukum dapat membantu untuk melindungi hak dan kewajiban setiap warga negara. Maka dari itu negara harus memiliki sistem hukum yang baik dan tepat.

Menurut salah satu ahli, definisi hukum ialah sebuah himpunan petunjuk hidup yang berupa perintah serta larangan yang bisa mengatur tata tertib masyarakat. Jika masyarakat melanggar tata tertib tersebut maka pemerintah dapat melakukan suatu tindakan (Utrecht).

Pengertian Perusahaan

pengertian perusahaan
pict by google

Definisi perusahaan adalah tempat terjadinya aktivitas produksi, baik produksi barang dan jasa, selain itu perusahaan juga dijadikan sebagai tempat berkumpulnya semua faktor-faktor produksi.

Perusahaan juga dapat diartikasn sebagai suatu lembaga dalam bentuk organisasi yang dijalankan dengan tujuan untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat dengan motif atau insentif keuntungan.

Pengertian perusahaan dapat kita temukan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 perihal kewajiban dalam mendaftar perusahaan (Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan) denga dikemukakan bahwa:

“Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba”.

Berdasarkan ketentuan dari pasal diatas, maka didalam definisi perusahaan dapat dibagi kedalam 2(dua) unsur pokok yaitu adalah:

  1. Bentuk usaha yang berupa organisasi atau badan usaha yang didirikan, bekerja, dan berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia.

  2.  Jenis usaha yang berupa kegiatan dalam bidang perekonomian (perindustrian, perdagangan, perjasaan, pembiayaan) akan dikerjakan oleh badan usaha secara terus menerus agar cepat memperoleh keuntungan.

Dalam hal ini, disebutkan pada Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997, yang membahas mengenai dokumen perusahaan ditentukan bahwa:

“Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan memperoleh keiantungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia”.

Namun, sebelum membahas lebih jauh tentang pengertian perusahaan menurut undang-undang, ada baiknya membaca definisi perusahaan menurut para ahli hukum dan ekonomi.

Menurut penjelasan dari beberapa ahli, perusahaan diartikan sebagai, Keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus dengan cara bertindak ke luar demi untuk mendapatkan penghasilan dengan cara berdagang, menyerahkan barang, atau pengadaan perjanjian perdagangang (Willem Molenggraff).

Hukum Perusahaan

pengertian hukum perusahaan
pict by google

Hukum perusahaan memiliki arti sebagai hukum yang mengatur dari segala macam jenis usaha dan bentuk-bentuk usaha.

Hukum perusahaan ialah hukum yang mengatur tentang seluk beluk bentuk hukum perusahaan. Hukum Perusahaan sendiri merupakan sebuah bentuk pengkhususan dari beberapa bab dalam undang-undang KUH Perdata dan KUHD (Kodifikasi) yang ditambahkan dengan berbagai jenis peraturan baru perundang-undangan lainnya yang juga mengatur apa-apa yang berkaitan dengan perusahaan (hukum tertulis yang belum dikodifikasi).

Sesuai dengan pesatnya perkembangan dunia perdagangan dewasa ini, maka sebagian dari hukum perusahaan merupakan hasil dari peraturan-peraturan hukum yang masih baru. Apabila hukum dagang (KUHD) merupakan hukum khusus (lex specialis) maka didalamnya pun terdapat beberapa hukum perdata (KUH Perdata) yang bersifat lex generalis, demikian pula hukum perusahaan yang merupakan hukum khusus didalam hukum dagang.

Unsur-Unsur Perusahaan:

unsur-unsur perusahaan
pict by google

Berdasarkan pengertian-pengertian mengenai perusahaan yang telah dikemukakan diatas, maka dapat kita ketahui berikut beberapa unsur-unsur dari perusahaan yaitu:

1). Badan usaha

Badan usaha dalam perusahaan ini bertugas dalam  menjalankan berbagai kegiatan perekonomian itu dengan mempunyai bentuk-bentuk hukum tertentu diantaranya seperti:

  • Perusahaan Dagang (PD)
  • Firma (Fa)
  • Persekutuan Komanditer (CV)
  • Perseroan Terbatas (PT)
  • Perusahaan Umum (Perum)
  • Perusahaan Perseroan (Persero) dan Koperasi

Hal ini dapat kita diketahui melalui akta dari pendirian perusahaan yang dibuat di muka notaris, kecuali koperasi. Yang mana akta pendiriannya telah dibuat oleh para pendiri dan disahkan oleh para pejabat koperasi.

2). Kegiatan dalam bidang perekonomian

Kegiatan dalam bidang perekonomian ini meliputi bidang perindustrian, perdagangan, perjasaan, pembiayaan yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

  1. Perindustrian meliputi kegiatan, antara lain: eksplorasi dan pengeboran minyak, penangkapan ikan, usaha perkayuan, barang kerajinan, makanan dalam kaleng, obat-obatan, kendaraan bermotor, rekaman dan perfilman, serta percetakan dan penerbitan.
  2. Perdagangan meliputi kegiatan, antara lain: jual beli, ekspor impor, bursa efek, restoran, toko swalayan, valuta asing, dan sewa menyewa.
  3. Perjasaan meliputi kegiatan, antara lain: transportasi, perbankan, perbengkelan, jahitbusana, konsultasi, dan kecantikan.

3). Terus menerus

Penjelasan dari terus menerus ini yaitu dengan menjalankan kegiatan di dalam bidang perekonomian secara terus menerus, artinya kegiatan itu dilakukan sebagai usaha mata pencaharian, tidak insidental, dan bukan pekerjaan sambilan.

4). Bersifat tetap

Bersifat tetap artinya kegiatan itu tidak berubah atau berganti dalam waktu singkat, tetapi untuk jangka waktu yang lama. Yang dimaksudkan dengan jangka waktu tersebut itu ditentukan oleh akta pendirian perusahaan atau surat ijin usaha, misalnya 5 (lima) tahun, 10 (sepuluh) tahun, atau 20 (dua puluh) tahun.

5). Terang-terangan

Terang-terangan artinya ditujukan kepada dan diketahui oleh umum, bebas berhubungan dengan pihak lain, diakui dan dibenarkan oleh pemerintah berdasarkan undang-undang. Bentuk tindakan yang dilakukan secara terang-terangan ini dapat diketahui dari:

  1. akta pendirian perusahaan
  2. nama dan merek perusahaan
  3. surat izin usaha
  4. surat izin tempat usaha
  5. dan akta pendaftaran perusahaan

6). Keuntungan dan atau laba

Isitilah keuntungan atau laba itu termasuk kedalam istilah ekonomi, yang dapat diartikan dengan, cara dalam menunjukkan nilai lebih (hasil) yang diperoleh dari modal yang diusahakan (capital gain).

Dalam setiap kegiatan yang dijalankan oleh perusahaan tentunya membutuhkan modal, sedangkan dengan modal, perusahaan mengaharapkan keuntungan atau laba dapat diperoleh, karena tujuan utama dari perusahaan adalah memperoleh keuntungan.

7). Pembukuan

Menurut ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan ditentukan, setiap perusahaan wajib membuat catatan atau pembukuan dengan  sebagaimana yang telah dimaksudkan dalam Pasal 5 sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

Dalam Pasal 5 yaitu ditentukannya isi dalam suatu catatan yang terdiri dari dari:

  • neraca tahunan
  • perhitungan laba rugi tahunan
  • rekening
  • jurnal transaksi harian

atau setiap tulisan yang dituliskan kedalam pembukuan itu   berisi keterangan mengenai kewajiban dan hak-hak lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha suatu perusahaan.

Ruang Lingkup Hukum Perusahaan

ruang lingkup hukum perusahaan
pict by google

Dengan mengacu kepada undang-undang wajib daftar perusahaan, maka hukum perusahaan juga dapat didefinisikan sebagai

”setiap bentuk usaha yang dijalankan yang berkaitan dengan setiap jenis usaha itu dapat bersifat tetap, terus-menerus, dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba”.

Bertitik tolak dari definisi diatas, maka lingkup pembahasan hukum perusahaan ini dibagi kedalam 2 (dua) hal pokok, yaitu bentuk usaha dan jenis usaha. dua hal itu dibentuk mengikuti dengan keseluruhan aturan hukum yang mengatur tentang bentuk usaha dan jenis usaha didalam hukum perusahaan.

1. Bentuk Usaha

Pengertian bentuk usaha sendiri ini adalah suatu  organisasi usaha atau badan usaha yang menjadi wadah penggerak dalam setiap jenis usaha, yang juga bisa disebut sebagai bentuk hukum perusahaan. Dalam bahasa Inggris bentuk usaha atau bentuk hukum perusahaan disebut company atau corporation.

Bentuk hukum perusahaan diatur/diakui oleh undang-undang, baik yang bersifat:

  • perseorangan, (perusahaan otpsi, perusahaan dagang)
  • persekutuan
  • atau badan hukum.

Bentuk hukum perusahaan sebenarnya belum diatur di dalam undang-undang, tetapi  hukum perusahaan itu berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, pengusaha, dalam parktiknya yang dibuat secara tertulis di muka notaris.

2. Jenis Usaha

Jenis Usaha memiliki definisi sebagai beberapa macam usaha yang berada didalam bidang perekonomian yang meliputi:

  1. bidang perindustrian,
  2. bidang perdagangan,
  3. bidang jasa
  4. dan bidang keuangan (pembiayaan).

Sedangkan pengertian Usaha ialah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan dalam bidang perekonomian, yang dilakukan oleh setiap pengusaha, organisasi dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba dengan sebanyak-banyaknya. Sedangkan yang dimaksud dengan pengusaha adalah setiap orang (perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu jenis perusahaan). Dengan demikian, suatu kegiatan dapat disebut usaha dalam arti hukum perusahaan, hal itu dapat terjadi apabila telah memenuhi unsur-unsur berikut ini :

  • dalam bidang perekonomian
  • dilakukan oleh pengusaha
  • tujuan memperoleh keuntungan atau laba

Jika kegiatan itu bukan dilakukan oleh pengusaha, melainkan oleh pekerja, maka kegiatan itu disebut pekerjaan, bukan usaha.

 

 

 

 

 

Tinggalkan Balasan